Pages

Friday, May 1, 2015

Materi 6/7 : Kemiskinan dan Kesenjangan

6/7.6 Kemiskinan di Indonesia

Antara pertengahan tahun 1960-an sampai tahun 1996, waktu Indonesia berada dibawah kepemimpinan Pemerintahan Orde Baru Suharto, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun drastis - baik di desa maupun di kota - karena pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang efisien. Selama pemerintahan Suharto angka penduduk Indonesia yang tinggal di bawah garis kemiskinan menurun drastis, dari awalnya sekitar setengah dari jumlah keseluruhan populasi penduduk Indonesia, sampai hanya sekitar 11 persen saja. Namun, ketika pada tahun 1990-an Krisis Finansial Asia terjadi, tingkat kemiskinan melejit tinggi, dari 11 persen menjadi 19.9 persen di akhir tahun 1998, yang berarti prestasi yang sudah diraih Orde Baru hancur seketika.

Tabel berikut ini memperlihatkan angka kemiskinan di Indonesia, baik relatif maupun absolut:

Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia:


 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
Kemiskinan Relatif
(% dari populasi)
 17.8
 16.6
 15.4
 14.2
 13.3
 12.5
 11.7
 11.5
 11.0
Kemiskinan Absolut
(dalam jutaan)
   39
   37
   35
   33
   31
   30
   29
   29
   28
Koefisien Gini/
Rasio Gini
    -
 0.35
 0.35
 0.37
 0.38
 0.41
 0.41
 0.41
    -
Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel di atas menunjukkan penurunan kemiskinan nasional secara perlahan. Namun, pemerintah Indonesia menggunakan persyaratan dan kondisi yang tidak ketat mengenai definisi garis kemiskinan, sehingga yang tampak adalah gambaran yang lebih positif dari kenyataannya. 

Tahun 2014 pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan perdapatan per bulannya (per kapita) sebanyak Rp. 312,328. Jumlah tersebut adalah setara dengan USD $25 yang dengan demikian berarti standar hidup yang sangat rendah, juga buat pengertian orang Indonesia sendiri. Namun jika kita menggunakan nilai garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia, yang mengklasifikasikan persentase penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD $1.25 per hari sebagai mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka persentase tabel di atas akan kelihatan tidak akurat karena nilainya seperti dinaikkan beberapa persen. 

Lebih lanjut lagi, menurut Bank Dunia, angka penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD $2 per hari mencapai angka 50.6 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2009. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia hidup hampir di bawah garis kemiskinan. Laporan lebih anyar lagi di media di Indonesia menyatakan bahwa sekitar seperempat jumlah penduduk Indonesia (sekitar 60 juta jiwa) hidup sedikit di atas garis kemiskinan.

Dalam beberapa tahun belakangan ini angka kemiskinan di Indonesia memperlihatkan penurunan yang signifikan. Meskipun demikian, diperkirakan penurunan ini akan melambat di masa depan. Mereka yang dalam beberapa tahun terakhir ini mampu keluar dari kemiskinan adalah mereka yang hidup di ujung garis kemiskinan yang berarti tidak diperlukan sokongan yang kuat untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Namun sejalan dengan berkurangnya kelompok tersebut, kelompok yang berada di bagian paling bawah garis kemiskinanlah yang sekarang harus dibantu untuk bangkit. Ini lebih rumit dan akan menghasilkan angka penurunan tingkat kemiskinan yang berjalan lebih lamban dari sebelumnya.

Kemiskinan di Indonesia dan Distribusi Geografis

Salah satu karakteristik kemiskinan di Indonesia adalah perbedaan yang begitu besar antara nilai kemiskinan relatif dan nilai kemiskinan absolut dalam hubungan dengan lokasi geografis. Jika dalam pengertian absolut lebih dari setengah jumlah total penduduk Indonesia yang hidup miskin berada di pulau Jawa (yang berlokasi di bagian barat Indonesia dengan populasi padat), dalam pengertian relatif propinsi-propinsi di Indonesia Timur menunjukkan nilai kemiskinan yang lebih tinggi. Tabel di bawah ini menunjukkan lima propinsi di Indonesia dengan angka kemiskinan relatif yang paling tinggi. Semua propinsi ini berlokasi di luar wilayah Indonesia Barat seperti Jawa, Sumatra dan Bali, yang adalah wilayah-wilayah yang lebih berkembang.

Propinsi dengan Angka Kemiskinan Relatif Tinggi

Papua
          27.8%
Papua Barat
          26.3%
Nusa Tenggara Timur
          19.6%
Maluku
          18.4%
Gorontalo
          17.4%
¹ Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
(Persentase berdasarkan total penduduk per propinsi bulan September 2014)


Tingkat kemiskinan di propinsi-propinsi di Indonesia Timur ini, di mana sebagian besar penduduknya adalah petani, kebanyakan ditemukan di wilayah pedesaan. Di daerah tersebut masyarakat adat sudah lama hidup di pinggir proses dan program pembangunan. Migrasi ke daerah perkotaan adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pekerjaan dan - dengan demikian - menghindari kemiskinan.

Bertentangan dengan angka kemiskinan relatif di Indonesia Timur, tabel di bawah ini menunjukkan angka kemiskinan absolut di Indonesia yang berkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatra.


Propinsi dengan Angka Kemiskinan Absolut Tinggi
Jawa Timur
       4.7
Jawa Tengah
       4.6
Jawa Barat
       4.2
Sumatra Utara
       1.4
Lampung
       1.1
(dalam jumlah jutaan pada bulan September 2014)
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)


Stabilitas harga makanan (khususnya beras) adalah masalah penting bagi Indonesia sebagai negara yang penduduknya menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk membeli beras. Oleh karena itu, tekanan inflasi harga beras (misalnya karena gagal panen) dapat memiliki konsekuensi serius bagi mereka yang miskin atau hampir miskin dan secara signifikan menaikkan persentase angka kemiskinan di negara ini.

Kemiskinan di Indonesia: Kota dan Desa

Indonesia telah mengalami proses urbanisai yang cepat dan pesat. Sejak pertengahan 1990-an jumlah absolut penduduk pedesaan di Indonesia mulai menurun dan saat ini lebih dari setengah total penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan (20 tahun yang lalu sekitar sepertiga populasi Indonesia tinggal di kota). Kecuali beberapa propinsi, wilayah pedesaan di Indonesia relatifnya lebih miskin dibanding wilayah perkotaan. Angka kemiskinan pedesaan Indonesia (persentase penduduk pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan desa tingkat nasional) turun hingga sekitar 20 persen di pertengahan 1990-an tetapi melonjak tinggi ketika Krisis Finansial Asia (Krismon) terjadi antara tahun 1997 dan 1998, yang mengakibatkan nilainya naik mencapai 26 persen. Setelah tahun 2006, terjadi penurunan angka kemiskinan di pedesaan yang cukup signifikan seperti apa yang ditunjukkan tabel dibawah ini:

 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
Kemiskinan Pedesaan
(% penduduk yg hidup di bawah garis kemiskinan desa)



20.0



21.8



20.4



18.9



17.4



16.6



15.7



14.3



14.4



13.8
Sumber: Bank Duna dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Angka kemiskinan kota adalah persentase penduduk perkotaan yang tinggal di bawah garis kemiskinan kota tingkat nasional. Tabel di bawah ini, yang memperlihatkan tingkat kemiskinan perkotaan di Indonesia, menunjukkan pola yang sama dengan tingkat kemiskinan desa: semakin berkurang mulai dari tahun 2006.


 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
Kemiskinan Kota
(% penduduk yg tinggal di
bawah garis kemiskinan kota)



11.7



13.5



12.5



11.6



10.7
 


 9.9
 


 9.2
 


  8.4
 


 8.5
 


 8.2
Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)
Dalam dua tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2005 dan 2006 terjadi peningkatan angka kemiskinan. Ini terjadi terutama karena adanya pemotongan subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintahan presiden SBY diakhir tahun 2005. Harga minyak yang secara internasional naik membuat pemerintah terpaksa mengurangi subsidi BBM guna meringankan defisit anggaran pemerintah. Konsekuensinya adalah inflasi dua digit antara 14 sampai 19 persen (yoy) terjadi sampai oktober 2006.


Materi 6/7 : Kemiskinan dan Kesenjangan

6/7.5 Beberapa Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan 

Ada sejumlah cara mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dapat dibagi kedalam dua kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan didalam literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yakni the generalized entropy (GE), ukuran Atkinson dan koefisien Gini. Rumus dari GE dapat diuraikan sebagai berikut :

        n
GE (α) = (1 / ( α2 – α | (1 / n) ∑ (yi / Y^)α – 1 |
                                               i=1

dimana n adalah jumlah individu (orang) didalam sampel, yi adalah pendapatan dari individu (i=1,2…..n), dan Y^ = (1/n) ∑yi adalah ukuran rata-rata pendapatan nilai GE terletak antara 0 sampai OO. Nilai GE nol berarti distribusi pendaptan merata (pendapatan dari semua individu didalam sample data), dan 4 berarti kesenjangan yang sangat besar. Parameter a mengukur besarnya perbedaan-perbedaan antara pendapatan-pendapatan dari kelompok-kelompok yang berbeda didalam distribusi tersebut, dan mempunyai nilai riil.

                        n
A = 1 - | (1/ n) ∑ (yi / Y^) 1-€ | 1/(1-€)
                      i = 1

dimana € adalah parameter ketimpangan , 0<€<1 : semakin tinggi nilai €, semakin tidak seimbang pembagian pendapatan. Nilai A mencakup dari 0 sampai 1, dengan 1, dengan 0 berarti tidak ada kepincangan dalam distribusi pendapatan.

Alat ukur ketiga dari pendekatan aksioma ini yang selalu digunakan dalam setiap studi-studi empiris mengenai kesenjangan dalam pembagian pendapatan adalah koefisien atau rasio Gini, yang formulanya sebagai berikut :

                                 n n
Gini = (1 /2n2- Y^) ∑ ∑ | yi – yi |
                              i=1 j=1

Nilai koefisien gini berada pada selang 0 sampai 1. Bila 0 : kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama dari pendapatan) dan bila 1 : ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan dalam pembagian pendapatan, artinya satu orang ( atau satu kelompok pendapatan) disuatu Negara menikmati semua pendaptan Negara tersebut.

Ide dasar dari perhitungan koefisien Gini berasal dari kurva Lorenz . Koefisien Gini adalah rasio: (a) daerah didalam grafik tersebut yang terletak diantara kurva Lorenz dan garis kemerataan sempurna (yang membentuk sudut 45 derajat dari titik 0 dari sumbu y dan x) terhadap (b) daerah segi tiga antara garis kemerataan tersebut dan sumbu y-x. semakin tinggi nilai rasio Gini, yakni mendekati 1 atau semakin menjauh kurva Lorenz dari garis 45 derajat tersebut, semakin besar tingkat ketidak merataan distribusi pendapatan. 


Komulatif % Jumlah Penduduk

Selain tiga alat ukur diatas , cara pengukuran lainnya yang juga umum digunakan, terutama oleh bank dunia, adalah dengan cara jumlah penduduk dikelompokkan menjadi tiga grup: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20& penduduk dengan pendapatan tinggi dari jumlah penduduk. Selanjutnya, ketidakmerataan pendapatan diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah. Menurut criteria bank dunia, tingkat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dinyatakan tinggi, apabila 40% penduduk dari kelompok pendapatan rendah menerima lebih kecil 12% dari jumlah pendapatan. Tingkat ketidakmerataan sedang, apabila kelompok tersebut menerima 12% sampai 17% dari jumlah pendapatan; sedangkan ketidakmerataan, apabila kelompok tersebut menerima lebih dari 17% dari jumlah pendapatn.

Kriteria Bank Dunia
Bank dunia mengklasifikasikan ketidakmerataan berdasarkan tiga lapisan:
  1. 40 % penduduk berpendapatan terendahè Penduduk termiskin
  2. 40 % penduduk berpendapatan menengah
  3. 20 % penduduk berpendapatan tinggi

KLASIFIKASI
DISTRIBUSI PENDAPATAN
Ketimpangan Parah
40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati < 12 % pendapatan nasional
Ketimpangan Sedang
40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati 12 - 17 % pendapatan nasional
Ketimpangan Lunak (Distribusi Merata)
40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati > 17 % pendapatan nasional


Untuk mengukur kemiskinan ada tiga indicator yang diperkenalkan oleh foster dkk (1984) yang sering digunakan dalam banyak study empiris. Pertama , the incidence of poverty: persentase dari populasi yang hidup didalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita dibawah garis kemiskinan. Indeksnya sering disebut rasio H. kedua, the depth of poverty yang menggambarkan dalamnya kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan poverty gap index. Indeks ini megestimasikan jarak/ perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut yang dapat dijelaskan dengan formula berikut.

Pa = (1/n) ∑i[(z – yi)/ z]a untuk semua yi < z

Indeks Pa ini sensitif terhadap distribusi jika a > 1. Bagian [(z – yi)/ z] adalah perbedaan antara garis kemiskinan (z) dan tingkat pendapatan kelompok ke I keluarga miskin (yi) dalam bentuk suatu persentase dari garis kemiskinan. Sedangkan bagian [(z – yi)/ z]a adalah persentase eksponen dari besarnya pendapatan yang tekor, dan kalau dijumlahkann dari orang miskin dan dibagi dengan jumlah populasi (n) maka menghasilkan indeks Pa.

Ketiga, the severity of poverty yang diukur dengan indeks keparahan kemiskinan ( IKK).indeks ini pada prinsipnya sama dengan IJK. Namun, selain mengukur jarak yang memisahkan orang miskin dari garis kemiskinan, IKK juga mengukur ketimpangan diantara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran diantara penduduk penduduk miskin. Indeks ini yang juga disebut Distributionally sensitive Index dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.

Adanya dua indicator tersebut (selain rasio H) adalah untuk mengkonpensasi kelemahan dari rasio H yang tidak bisa menjelaskan tingkat keparahan kemiskinan disuatu Negara. Selain itu, para peneliti kemiskinan sudah lama tertarik pada dua factor lain, yaitu rata-rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin dan besarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar orang miskin. Dengan asumsi bahwa factor-faktor lain tetap tidak berubah, tambah tinggi rata-rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin, tambah besar gap pendapatan antar orang miskin, dan kemiskinan akan tambah besar.

Dari dasar pemikiran diatas, muncul indeks kemiskinan sen, yang memasukkan dua factor tersebut, yakni koefisien Gini dan rasio H:

S= H[I + (1-I) Gini]

Dimana I adalah jumlah rata-rata defisit pendapatan dari orang miskin sebagai suatu persentase dari garis kemiskinan, dan koefisien Gini yang mengukur ketimpangan antara orang miskin. Apabila salah satu dari factor-faktor tersebut naik, tingkat kemiskinan bertambah besar (yang diukur dengann S).



Materi 6/7 : Kemiskinan dan Kesenjangan

6/7.4 Pertumbuhan, Kesenjangan dan Kemiskinan

Pertumbuhan Ekonomi dapat bersumber dari : Pertumbuhan sisi permintaan agregat (AD). Jika terjadi pertumbuhan, maka kurva AD bergeser ke kanan. Sisi AD terdiri dari : C, I, G dan ekspor netto (X - M). Atau Y = C + I + G + X-M jika Y meningkat maka permintaan agregat akan semakin besar. Pertumbuhan dari sisi penawaran agregat (AS). Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh peningkatan volume dari faktor-faktor produksi yang digunakan. Pertumbuhan juga didorong oleh peningkatan produktivitas dari faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor yang memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, yaitu :

  • Faktor Internal, yaitu :
  1. Faktor internal ekonomi : kondisi fundamental ekonomi seperti perkembangan inflasi, jumlah cadangan devisa, kondisi sektor perbankan, realisasi RAPBN, kebijakan ekonomi pemerintah di bidang fiskal dan moneter serta perkembangan ekspor nasional
  2. Faktor internal nonekonomi : kondisi politik dan sosial, keamanan, dan hukum (berkaitan dengan kepastian hukum di bidang kegiatan bisnis dan pelaksanaan otonomi daerah)
  • Faktor eksternal : Prospek perekonomian dan perdagangan dunia, Kondisi politik global

Perubahan Struktur Ekonomi 

Perubahan Struktur Ekonomi Pembangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan PDB atau PN akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer, khususnya industri manufaktur dengan increasing return to scale (relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas ) yang dinamis sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi (Weiss, 1988).

Menurut Kuznets, perubahan struktur ekonomi umumnya disebut transformasi struktural. Didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi Aggregate Demand (AD) , perdagangan luar negeri (ekspor impor), Aggregate Supply (AS) atau produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Chenery, 1979).

Indikator lain yang digunakan dalam studi-studi empiris untuk mengukur pola perubahan struktur ekonomi adalah : distribusi kesempatan kerja menurut sektor. Pada tingkat pendapatan rendah (tahap awal pembangunan ekonomi), sektor-sektor primer merupakan kontributor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tingkat pendapatan per kapita yang tinggi (tahap akhir) sektor-sektor sekunder terutama industri menjadi sangat penting dalam penyediaan kesempatan kerja.

Hubungan Pertumbuhan, Kesenjangan, dan Kemiskinan

  • Hubungan antara Pertumbuhan dan Kesenjangan :
Hipotesis Kuznets. Hipotesis Kuznets timbul setelah dia melakukan penelitian di beberapa negara secara time series. Dari penelitian tersebut ditemukan hubungan kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita dalam kurva yang berbentu huruf U terbalik. Kurva tersebut menggambarkan terjadinya evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari ekonomi pedesaan (pertanian) ke ekonomi perkotaan (industri).

  • Hubungan antara Pertumbuhan dan Kemiskinan
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pertumbuhan output agregat atau PDB atau PN maupun pertumbuhan output sektoral terhadap pengurangan jumlah orang miskin. Ravallion dan Datt (1996) di India : menemukan bahwa pertumbuhan output di sektor-sektor primer (pertanian) jauh lebih efektif terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan sektor-sektor sekunder. Kakwani (2001, Filipina) : peningkatan 1% output di sektor pertanian dapat mengurangi jumlah org yg hidup di bwh garis kemiskinan sedikit di atas 1%. Sedangkan % pertumbuhan yg sama di sektor industri dan jasa hanya mngakibatkan pengurangan kemiskinan 0,25 – 0.3%.

Indikator untuk mengukur kemiskinan, menurut Foster (1984):
  • The incidence of poverty (rasio H) yaitu persentase (%) dari populasi yang hidup adlam keluarga dengan pengeluaran konsumsi perkapita dibawah garis kemiskinan
  • The depth of poverty yaitu menggambarkan dalamnya kemiskinan di suatu wilayah yang diukur dengan Poverty Gap Index / indeks jarak kemiskinan (IJK) yaitu mengestimasi jarak pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai proporsi dari garis tersebut.
  • The severity of poverty / Distributionally Sensitive Index yaitu mengukur tingkat keparahan kemiskinan dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK) atau mengetahui intensitas kemiskinan.

Materi 6/7 : Kemiskinan dan Kesenjangan

6/7.3 Penyebab dan Dampak Kemiskinan

6/7.3.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan

  • Pengangguran

Semakin banyak pengangguran, semakin banyak pula orang-orang miskin yang ada di sekitar. Karena pengangguran atau orang yang menganggur tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal kebutuhan setiap manusia itu semakin hari semakin bertambah. Selain itu pengangguran juga menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat, yaitu pengangguran dapat menjadikan orang biasa menjadi pencuri, perampok, dan pengemis yang akan meresahkan masyarakat sekitar.

  • Tingkat pendidikan yang rendah

Tidak adanya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan yang lebih, masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Karena dengan pendidikan masyarakat bisa mengerti dan memahami bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia.

  • Bencana Alam

Banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami menyebabkan gagalnya panen para petani, sehingga tidak ada bahan makanan untuk dikonsumsi dan dijual kepada penadah atau koperasi. Kesulitan bahan makanan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi.

  • Korupsi

Korupsi “menyumbangkan” banyak sekali warga miskin di Indonesia, karena bantuan yang harusnya untuk membantu masyarakat miskin malah di ambil orang yang tidak bertanggung jawab.

  • Kurang terampilnya SDM

Factor ini yang menyebabkan kemiskinan susah sekali berkurang. Bisa diketahui banyak SDM di Indonesia memiliki kualitas yang kurang, sehingga para SDM tidak mempunyai keahlian yang bias di gunakan untuk mendapatkan penghasilan.

6/7.3.2 Dampak kemiskinan

Dampak kemiskinan begitu bervariasi karena kondisi dan penyebab yang berbedamemunculkan akibat yang berbeda juga.
  • Pengangguran 
  • Kriminalitas 
  • Putusnya sekolah dan kesempatan pendidikan 
  • Kesehatan sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari 
  • Buruknya generasi penerus 


Materi 6/7 : Kemiskinan dan Kesenjangan

6/7.2 Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (poverty line) adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. 
Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.


Materi 6/7 : Kemiskinan dan Kesenjangan

6/7.1 Konsep dan Pengertian Kemiskinan

6/7.1.1 Konsep Kemiskinan 

  • Kemiskinan Absolut 
Kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan (poverty line) yang sifatnya tetap tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu masyarakat. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin. 

Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada defenisi mengenai standar hidup minimum. Sehingga kemiskinan abosolut ini bisa diartikan dari melihat seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Maka, secara umum kemiskinan absolut adalah kondisi kemiskinan yang terburuk yang diukur dari tingkat kemampuan suatu keluarga dalam membiayai kebutuhan yang paling minimal untuk dapat hidup sesuai dengan taraf hidup kemanusiaan yang paling rendah. 


  • Kemiskinan Relatif 

Kemiskinan relatif pada dasarnya menunjuk pada perbedaan relatif tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Mereka yang berada dilapis terbawah dalam persentil derajat kemiskinan suatu masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin. Dalam kategori seperti ini, dapat saja mereka yang digolongkan sebagai miskin sebenarnya sudah dapat mencukupi hak dasarnya, namun tingkat keterpenuhannya berada dilapisan terbawah. 

Kemiskinan relatif memahami kemiskinan dari dimensi ketimpangan antar kelompok penduduk. Pendekatan ketimpangan tidak berfokus pada pengukuran garis kemiskinan, tetapi pada besarnya perbedaan antara 20 atau 10 persen masyarakat paling bawah dengan 80 atau 90 persen masyarakat lainnya. Kajian yang berorientasi pada pendekatan ketimpangan tertuju pada upaya memperkecil perbedaan antara mereka yang berada dibawah (miskin) dan mereka yang makmur dalam setiap dimensi statifikasi dan diferensiasi sosial. Ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang berbeda dengan kemiskinan. 

Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.


6/7.1.2 Pengertian Kemiskinan

Secara etimologis “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Secara umum kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty threshold).

Materi 5 : PDB, Pertumbuhan & Perubahan Struktur Ekonomi

5.5 Perubahan Struktur Ekonomi 

Pembangunan ekonomi jangka panjang (PDB/PN) merubah struktur ekonomi dari pertanian menuju industry (sector non primer) terutama industry manufaktur dengan increasing return to scale. Semakin cepat pertumbuhan ekonomi, semakin meningkat pendapatan perkapita, semakin cepat perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi/transformasi structural merupakan serangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam aggregate demand, perdagangan LN, dan aggregate supply untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Teori perubahan struktur ekonomi: 

  • Teori Arthur Lewis (Teori migrasi) 
Teori ini membahas pembangunan di pedesaan (perekonomian tradisional dengan pertanian sebagai sector utama) dan perkotaaan (perekonomian modern dengan industry sebagai sector utama). Di pedesaan tingkat pertumbuhan penduduk sangat tinggi, shg kelebihan supply TK dan tingkat hidup yang subsistence, sehingga produk marjinalnya sama dengan nol dengan upah yang rendah. Produk marjinal =0 berarti fungsi produksi sector pertanian telah optimal.

Jika jumlah TK > dari titik optimal, maka produktivitas menurun dan upah menurun. 

Dengan mengurangi jumlah TK yang terlalu banyak dibandingkan tanah dan capital tidak merubah jumlah outputnya.

Diperkotaan, sector industry kekurangan TK, sehingga produktivitas TK menjadi tinggi dan nilai produk marjinalnya positif yang menunjukkan fungsi produksinya belum mencapai titik optimal, sehingga upahnya juga tinggi.

Perbedaan upah ini menyebabkan migrasi/urbanisasi TK dari desa ke kota, sehingga upah TK meningkat dan akhirnya pendapatan Negara meningkat.

Pendapatan yang meningkat meningkatkan permintaan makanan (output meningkat) dan dalam jangka panjang pereonomian pedesaan tumbuh dan permintaan produk industry dan jasa meningkat yang menjadi motor utama pertumbuhan output dan diversifikasi produk non pertanian. 

  • Teori Hollis Chenery (Teori transformasi structural/pattern of development)
Teori ini memfokuskan pada perubahan struktur ekonomi di LDCs yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sector industry sebagai penggerak utama pertumbuhan. Penelitian Chenery menunjukkan peningkatan pendapatan perkapita merubah:

  1. Pola konsumsi dari makanan dan kebutuhan pokok ke produk manufaktur dan jasa
  2. Akumulasi capital secara fisik dan SDM
  3. Perkambangan kota dan industry
  4. Penurunan laju pertumbuhan penduduk
  5. Ukuran keluarga yang kecil
  6. Sector ekonomi didominasi oleh sector non primer terutama industry
Chenery menyatakan bahwa proses transformasi structural dapat dipercepat jika pergeseran pola permintaan domestic kearah produk manufaktur dan diperkuat dengan ekspor.

Yi = Di + (Xi-Mi) + ij

Dimana;
Yi= output bruto industry manufaktur
Di= permintaan domestic untuk konsumsi
X-M = perdagangan neto (ekspor-impor)
Yij= penggunaan produk oleh perusahaan menufaktur sebagai input

Kenaikan produksi sector manufaktur merupakan kontribusi 4 faktor:
  1. Kenaikan permintaan domestic
  2. Peningkatan ekspor
  3. Substitusi impor
  4. Perubahan teknologi
Kelompok LDCs mengalami proses transisi ekonomi yang pesat dengan pola dan proses yang berbeda-beda sebagai akibat dari perbedaan antar negara:
  1. Kondisi dan struktur awal ekonomi DN (memiliki industry dasar atau tidak)
  2. Besar pasar DN (tergantung pada pertumbuhan penduduk)
  3. Pola distribusi pendapatan (merata atau tidak)
  4. Karakteristik industrialisasi (strategi pembangunan industry apakah ada industry yang diunggulkan)
  5. Keberadaan SDA (keberadaan kualitas dan kuantitas SDA)
  6. Kebijakan perdagangan LN (kebijakan tertutup/protektif indystri DN atau terbuka/promosi ekspor).


Materi 5 : PDB, Pertumbuhan & Perubahan Struktur Ekonomi

5.4 Faktor penentu prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia

  • Faktor internal adalah faktor ekonomi yang mencakup; pengendalian terhadap inflasi, cadangan devisa, rasio hutang Ln terhadap PDB, dan kondisi perbankan, serta kesiapan dunia usaha, dan non ekonomi yang mencakup; politik, social dan keamanan.
  • Faktor eksternal adalah faktor-faktor ekonomi yang mencakup perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi dunia.

Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonom Indonesia, secara umum adalah :
  1. Faktor roduksi
  2. Faktor investasi
  3. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran
  4. Faktor kebijakan moneter dan inflasi
  5. Faktor keuangan negara

Materi 5 : PDB, Pertumbuhan & Perubahan Struktur Ekonomi

5.3 Pertumbuhan Ekonomi selama Orde baru sampai Saat Ini

Selama tahun 1966 – 1997, pertumbuhan ekonomi relative tinggi dengan ukuran pendapatan nasional perkapita tahun 1968 sebesar US$ 60 dan akhir tahun 1980an sebesar US$ 500. Pertumbuhan ekonomi 7-8% selama tahun 1970an dan menurun 3 – 4% dalam tahun 1980an. Pertumbuhan ekonomi rata-rata dari tahun 1980 hingga 1996 di level 7,03 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi dari tahun 2000-2013 rata-rata adalah 5,1 persen. Sementara pada tahun 2014 Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini turun dari 5,2 persen dalam kuartal pertama. Perkonomian nasional bergantungan valas dari ekspor barang primer (minyak dan pertanian). 

Pemasukan valas ini bergantung pada:
  1. Kondisi pasar internasional komoditi tersebut. 
  2. Harga komoditi tersebut
  3. Pertumbuhan ekonomi dunia (Jepang, USA dan Eropa merupakan pasar utama Indonesia).

Materi 5 : PDB, Pertumbuhan & Perubahan Struktur Ekonomi

5.2 Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi

5.2.1 Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan GDP, sehingga terjadi peningkatan national income. National income dapat merujuk pada GDP, GNP atau NNP (Net national Product)

  • GNP = GDP + F, dimana F = pendapatan neto atas faktor luar negeri
  • NNP = GNP – D, dimana D = depresiasi
  • NP = NNP – Ttl, dimana Ttl = pajak tidak langsung neto.
  • GDP = NP + Ttl + D – F
  • NP = GDP + F – D- Ttl
Pendekatan pengukuran GDP dari sisi penawaran agregat yang mencakup:
  • Pendekatan Produksi, PDB=jumlah nilai output (NO) dari semua sector ekonomi atau lapangan usaha. 
PDB =  (PXQ)1 + (PXQ)2 +.....(PXQ)n


BPS membagi ekonomi nasional dalam sektor:
  1. Pertanian
  2. Pertambangan dan penggalian
  3. Industri manufaktur
  4. Listrik, gas, dan air bersih
  5. Bangunan
  6. Perdagangan, hotel dan restoran
  7. Pengangkutan dan komunikasi
  8. Keuangan, sewa dan jasa perusahaan
  9. Jasa-jasa
  • Pendekatan Pendapatan, PDB=jumlah pendapatan yang diterima FP untuk proses produksi disetiap sector yg mencakup gaji untuk TK, bunga untuk pemilik modal, sewa untuk pemiik tanah, profit untuk pengusaha sebelum dipotong pajak dan mencakup penyusutan.
PDB = NTB1 + NTB2 + … + NTB9, dimana NTB = nilai tambah bruto 9 sektor


Pendekatan pengukuran GDP dari sisi permintaan agregat yakni:

  • Pendekatan Pengeluaran
PDB=C + I + G + X - M


5.2.1 Struktur Ekonomi Indonesia

Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian terbesar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang terbesar. Sektor ekonomi yang dominan atau andal dapat juga berarti sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan yang tinggi, yang menjadi ciri khas dari suatu perekonomian.

Dikenal dua macam struktur ekonomi, yaitu:

  1. Struktur agraris, adalah struktur ekonomi didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sumber mata pencaharian sebagian terbesar penduduknya. Pada umumnya negara-negara berkembang (developing countries) termasuk Indonesia disebut negara agraris dan negara-negara yang termasuk negara-negara belum berkembang (under developed countries) yang pertaniannya masih sangat tradisional dikategorikan negara agraris tradisional.
  2. Industri, dimana struktur ekonomi didominasi oleh sektor industri. Sebagian terbesar produk domestik disumbangkan dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggal disumbangkan oleh sektor industri. Negara-negara amerika Serikat, Jerman, Inggris, Perancis, Italy, Jepang dan Kanada yang termasuk negara industri maju, negara-negara Eropa dan negara-negara lainnya termasuk negara industri.

Struktur Ekonomi Indonesia Dilihat dari Berbagai Sudut Tinjauan

Struktur ekonomi sebuah Negara dapat dilihat dari berbagai sudut tinjauan. Dalam hal hal ini, struktur ekonomi dapat dilihat dari empat macam sudut pandang, yaitu :
  1. Tinjauan makro-sektoral, merupakan tinjauan ekonomi murni yang perekonomiannya dapat berstruktur agraris, industrial, atau niaga.
  2. Tinjauan keruangan, merupakan tinjauan ekonomi murni yang perekonomiannya dapat dinyatakan berstruktur kedesaan / tradisional dan berstruktur kekotaan / modern.
  3. Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, merupakan tinjauan politik yang perekonomiannya berstruktur etatis, egaliter, atau borjuis. Tergantung pada siapa / kalangan mana yang menjadi peran utama dalam perekonomian yang bersangkutan
  4. Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan, merupakan tinjauan politik, dapat dibedakan antara struktur ekonomi yang sentralistis dan desentralistis.


Materi 5 : PDB, Pertumbuhan & Perubahan Struktur Ekonomi

5.1 Produk Domestik Bruto


Produk Domestik Bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara selama satu tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi diwilayah yang bersangkutan. 

Ada dua tipe GDP, yaitu :
  1. GDP dengan harga berlaku atau GDP nominal, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut.
  2. GDP dengan harga tetap atau GDP riil, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dinilai menurut harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun lain. Angka-angka GDP merupakan hasil perkalian jumlah produksi (Q) dan harga (P), kalau harga-harga naik dari tahun ke tahun karena inflasi, maka besarnya GDP akan naik pula, tetapi belum tentu kenaikan tersebut menunjukkan jumlah produksi (GDP riil). Mungkin kenaikan GDP hanya disebabkan oleh kenaikan harga saja, sedangkan volume produksi tetap atau merosot.

PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan yaitu :
  1. Pendekatan pengeluaran 
  2. Pendekatan pendapatan. 

Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah :

PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor - impor)

Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri.

Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi :

PDB = sewa + upah + bunga + laba

Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.

Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.



Sumber:
 

Template by BloggerCandy.com | Header Image by Freepik